Ekonomi Makro

Tugas !!

1.    Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal?

2.    Berikan contoh dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang bisa menurunkan laju inflasi atau digunakan untuk mengatur laju inflasi?    

   

Jawaban

1.    Pengertian Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

a.      Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah uang yang beredar dimasyarakat diatur dengan kebijakan moneter ekspansif yaitu suatu kebijakan menambah jumlah uang yang beredar dan kebijakan moneter kontraktif yaitu suatu kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen-instrumen kebijakan yaitu ; Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation), Fasilitas Diskonto (Discount Rate), Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio), Himbauan Moral (Moral Persuasion).

b.      Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya dalam rangka melaksanakan pembangunan, atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara yaitu pembelanjaan atau pengeluaran negara dan pajak yang diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ada tiga macam yaitu ; kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian, kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya, dan balanced budget terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan.

2.    Contoh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal yang digunakan untuk mengatur laju inflasi

1.      Contoh Kebijakan Moneter

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 12 September 2013 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,25%, suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,25% dan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%.  Kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah-langkah lanjutan dari penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia yang difokuskan untuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta untuk memastikan berlangsungnya penyesuaian defisit transaksi berjalan pada tingkat yang sustainable. Langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan kondisi fundamental terus dilakukan serta didukung upaya penguatan operasi moneter dan pendalaman pasar valas. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan FKSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional, khususnya dalam pengendalian inflasi, stabilitas pasar keuangan, serta penurunan defisit transaksi berjalan dan kesehatan neraca pembayaran. Bank Indonesia memandang bahwa kebijakan-kebijakan tersebut serta berbagai kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya akan mempercepat penyesuaian defisit transaksi berjalan dan mengendalikan inflasi menuju sasaran 4,5±1% pada 2014.

Bank Indonesia menilai perlambatan ekonomi dan ketidakpastian keuangan global ke depan masih berlanjut. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 diperkirakan melambat menjadi 3,0%, dari semula 3,1%, akibat melambatnya pertumbuhan negara emerging, terutama Cina dan India. Harga komoditas dunia juga masih menurun, kecuali harga minyak. Sementara itu, ketidakpastian terkait rencana pengurangan bertahap (tapering) stimulus moneter oleh the Fed dan juga potensi pergeseran arah ekonomi global juga terus dicermati. Pada tahun 2014, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,5%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,7%.

Bank Indonesia merevisi ke bawah perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 menjadi 5,5%-5,9%, dari semula 5,8%-6,2%. Dari sisi domestik, perlambatan ekonomi tersebut terlihat dari berbagai hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia seperti survei penjualan eceran dan survei keyakinan konsumen yang mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga cenderung melambat pada semester II 2013. Berbagai indikator investasi seperti impor barang modal, penjualan alat-alat berat, dan konsumsi listrik industri manufaktur mengkonfirmasi bahwa investasi nonbangunan diprakirakan mengalami kontraksi pada semester II 2013. Di sisi eksternal, ekspor riil diprakirakan membaik di tengah masih melemahnya harga-harga komoditas ekspor Indonesia. Ke depan, sejalan dengan prospek ekonomi global yang tidak sekuat prakiraan semula, Bank Indonesia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 menjadi dalam kisaran 5,8%-6,2%, dari semula 6,0%-6,4%.

Neraca Pembayaran Indonesia diprakirakan akan membaik. Prakiraan tersebut dipengaruhi defisit neraca perdagangan migas yang diprakirakan mengecil, setelah pada Juli 2013 mencatat defisit yang besar akibat besarnya impor migas guna penambahan stok penyangga dalam mengantisipasi hari raya Idul Fitri. Kondisi ini kemudian berdampak pada berkurangnya defisit transaksi berjalan yang secara gradual diperkirakan terus menurun, lebih kecil dari defisit yang terjadi pada triwulan II 2013. Penurunan defisit transaksi berjalan juga dipengaruhi melemahnya permintaan domestik dan berbagai kebijakan untuk menekan impor. Sementara itu, neraca modal dan finansial diperkirakan mencatat surplus yang besar didorong oleh arus masuk FDI dan juga investasi portofolio sehingga masih memadai untuk membiayai defisit pada transaksi berjalan. Bank Indonesia juga menilai kondisi utang luar negeri swasta masih cukup sehat karena banyak ditopang komposisi utang dengan tenor jangka panjang dan didominasi oleh perusahaan yang berorientasi ekspor. Cadangan devisa pada akhir Agustus 2013 tercatat sebesar US$93,0 miliar, relatif stabil dari posisi pada akhir Juli 2013 sebesar US$92,7 miliar. Cadangan devisa pada akhir Agustus 2013 tersebut setara dengan 5,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Nilai tukar rupiah berangsur-angsur stabil dan pasar valas antar bank mulai kembali aktif. Hingga akhir Agustus 2013, tekanan pada nilai tukar rupiah masih berlanjut dan ditutup pada Rp10.920 per dolar AS, melemah 5,8% dibandingkan akhir Juli 2013 atau 11,7% dibandingkan akhir 2012. Dewasa ini rupiah berangsur-angsur stabil dan pada 11 September 2013 diperdagangkan di pasar di sekitar Rp11.350 - Rp11.515 per dolar AS. Pada hari ini nilai tukar rupiah melanjutkan tren penguatan. Bank Indonesia menilai perkembangan nilai tukar rupiah dewasa ini konsisten dengan kondisi fundamental serta mendukung peningkatan ekspor dan penurunan impor dalam proses penyesuaian defisit transaksi berjalan. Bank Indonesia akan tetap melanjutkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamentalnya.

Tekanan inflasi mereda pada Agustus 2013, setelah mencatat inflasi yang cukup tinggi pada bulan Juli 2013. Pada Agustus 2013 inflasi tercatat 1,12% (mtm) atau 8,79% (yoy), menurun tajam dari inflasi pada bulan Juli 2013 sebesar 3,29% (mtm) atau 8,61% (yoy). Bank Indonesia memprakirakan tekanan inflasi ke depan semakin menurun, dengan inflasi pada September 2013 diperkirakan akan sangat rendah. Prospek tekanan inflasi yang menurun juga dipengaruhi dampak perlambatan permintaan domestik serta langkah-langkah penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam pengendalian inflasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi 2013 diprakirakan berada pada kisaran 9,0% - 9,8%, dan kemudian menurun pada kisaran sasaran 4,5±1% pada tahun 2014.

Stabilitas sistem keuangan tetap terkendali, dengan didukung ketahanan industri perbankan yang tetap terjaga. Di tengah tren perlambatan ekonomi dan depresiasi rupiah, ketahanan industri perbankan tetap solid tercermin pada rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang masih tinggi sebesar 18% dan berada jauh di atas ketentuan minimum 8%, serta rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross yang rendah sebesar 1,9% pada bulan Juli 2013. Sementara itu, kredit yang masih tumbuh tinggi pada Juli 2013 sebesar 22,3% (yoy), menurun menjadi 22,0% (yoy) pada Agustus 2013. Di samping karena pengaruh base effect, pertumbuhan kredit tersebut merupakan realisasi dari komitmen yang sudah ada. Bank Indonesia akan terus melanjutkan langkah-langkah supervisory action agar pertumbuhan kredit sejalan dengan perkembangan perekonomian dan dapat mendukung stabilitas industri perbankan dan sistem keuangan.

2.      Contoh Kebijakan Fiskal

Satu-satunya komoditas yang memiliki resonansi global adalah persoalan minyak. Harga minyak merupakan fakta ekonomi sekaligus fakta politik yang saling berkaitan. Sebagai faktor produksi, minyak merupakan jenis komoditas strategis. Kenaikan harga minyak akan memicu cost push inflation (a type of inflation caused by substantial increases in the cost of important goods or services where no suitable alternative is available) akibat adanya imported inflation (inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan) dari harga minyak internasional.

Kita kaji kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM per 1 April 2012. Salah satu alasannya adalah posisi APBN 2012 per Februari telah mengalami defisit. Hal ini terkait realisasi belanja yang lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Kemampuan pemerintah untuk menopang subsidi BBM selama tahun 2011 lalu dimungkinkan oleh tersedianya dana cadangan, termasuk yang berasal dari sisa anggaran yang tidak dibelanjakan, yang ditaksir mencapai Rp 200 triliun. Keleluasan itu nampaknya jauh berkurang tahun ini, terutama bila realisasi anggaran tercapai. Opsi kenaikan akhirnya dipilih sebab dianggap lebih mudah diterapkan ketimbang pembatasan penggunaan BBM .

Saat ini Posisi APBN kita cukup kritis untuk terus mensubsidi BBM di tengah tingginya harga minyak dunia. Tekanan fiskal dari harga minyak yang terus meroket hingga $122/barel berimplikasi pada peningkatan subsidi BBM dari Rp 123,6 T/tahun menjadi Rp 191,1 T/tahun (ada kenaikan sebesar Rp 67,5 T/tahun). Kenaikan subsidi tersebut berdampak pada defisit anggaran menjadi Rp 299 T/tahun yang berarti 3,59% dari PDB kita. Sedangkan menurut UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003 Pasal 12(3), dikatakan bahwa defisit anggaran yang diijinkan adalah maksimal 3% dari PDB (sedangkan kita mengalami defisit 3,59% dari PDB, jika pemerintah tetap meneruskan kebijakan subsidi BBM berarti pemerintah sudah melanggar aturan tersebut).

Kebijakan subsidi BBM ini juga sudah salah sasaran. Mengapa? Menurut data dari Susenas BPS, disebutkan bahwa 48,44% penikmat terbesar subsidi BBM yang diberikan negara adalah 20% masyarakat terkaya dan hanya 5,15% subsidi BBM dapat dinikmati oleh 20% masyarakat termiskin. Hal ini dapat disimpulkan, bahwa kebijakan ini tidak tepat sasaran. Menurut pandangan saya, kebijakan subsidi BBM ini akan membentuk pola hidup konsumtif bagi kita, dan itu tidak mendidik. Pada akhirnya dengan adanya pengurangan subsidi ini, kita semua dituntut untuk hidup hemat dan merubah pola konsumsi.

Ancaman defisit yang besar nyata akan terjadi jika pengurangan subsidi BBM tidak segera dilakukan. Logikanya, jika harga minyak dunia naik $1 /barel maka kenaikan penerimaan migas adalah Rp 3,37 T namun pengeluaran juga akan naik sebesar Rp 4,3 T. Jadi jika BBM tidak naik pada April, maka yang akan terjadi adalah: kenaikan harga dan defisit anggaran. Saat ini pengurangan subsidi BBM sudah tidak bisa ditunda lagi karena hanya akan berakibat pada masyarakat menjadi lebih besar. Demikian data terlampir:

Tentu saja kita semua sepakat bahwa masyarakat 20% terbawah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari pengurangan subsidi BBM. Tapi mari kita lihat paket apa yang ditawarkan pemerintah sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi BBM? Menurut Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Lukita Dinarsyah Tuwo), demikianlah rincian yang ditawarkan pemerintah:
1. Raskin : 14x / tahun @Rp1600/kg (semula hanya 13x / tahun)
2. BLSM (BLT) : Rp 150.000/bulan (selama 9 bulan) untuk 18,5juta RT
3. Tambahan beasiswa untuk masyarakat miskin selama 6 bulan
4.  Kompensasi transportasi : Rp 5T

Lebih jauh, dalam jangka panjang kebijakan pengurangan subsidi BBM tidak hanya dilihat dari sisi anggaran, namun lebih dari itu. Hal ini dapat mendorong diversifikasi energi, penghematan konsumsi BBM dan pengurangan polusi kendaraan. Namun demikian, masalah klasik yang dihadapi bangsa kita adanya sebuah paradigma bahwa penurunan BBM adalah tindakan yang tidak pro terhadap rakyat kecil, padahal dibalik itu semua kebijakan pengurangan subsidi BBM adalah untuk keselamatan perekonomian dalam jangka panjang. Sepertinya akan lebih bijaksana apabila alokasi subsidi BBM sebesar Rp 191, 1 T/tahun dialokasikan untuk hal lain yang produktif, misalnya: pembangunan jalan, perbaikan sistem transportasi baik darat/udara/laut, infrastruktur, dll. Itu sebabnya dapat dikatakan dampak rasionalisasi pemangkasan subsidi BBM sebagai short-term pain for long-term gain.

DAFTAR PUSTAKA

Shvoong. Arti dan Tujuan Kebijakan Fiskal. http://id.shvoong.com/social-sciences/1997514-arti-dan-tujuan-kebijakan-fiskal/ diakses 14.16, minggu 29 September 2013

WordPress. Kebijakan Moneter. http://shiningwiris.wordpress.com/2012/04/29/kebijakan-moneter/ diakses 14.16, minggu 29 September 2013

Org Organisasi. Definisi/Pengertian Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal, Instrumen serta penjelasannya. http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya diakses 14.16, minggu 29 September 2013

WordPress. Kebijakan Pemerintah dalam Perekonomian Indonesia. http://penxpower.wordpress.com/2009/02/20/berbagai-kebijakan-pemerintah-dalam-perekonomian-indonesia/ diakses 14.16, minggu 29 September 2013

BI. Kebijakan Moneter. http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Kebijakan+Moneter/Tinjauan+Kebijakan+Moneter/TKM_1113.htm diakses 14.16, minggu 29 September 2013

Depkeu. Ekonomi Makro. http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/edef-subjenis-genlisting.asp  diakses 14.16, minggu 29 September 2013

BEM FEUI. Dibalik Rencana Kenaikan Harga BBM. http://bem.pefe.ui.ac.id/?p=1823 diakses 14.16, Minggu 29 September 2013